Kemenkumham, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Nelayan di Bulukumba

Bulukumba, 15 September 2023 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) telah melakukan pendampingan aktif terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dalam menginisiasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang signifikan. Ranperda ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap nelayan serta pembudidaya ikan di wilayah ini.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 2 Produk Hukum Daerah yang berfokus pada Ranperda Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan berlangsung pada tanggal 15 September 2023, di Bulukumba.

Muh. Syarif As'ad, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulsel, menyatakan bahwa inisiasi kedua Ranperda ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Ranperda Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Hal ini diharapkan akan mengurangi pengangguran di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan potensi pariwisata yang menarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan bertujuan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya laut, meningkatkan pendapatan nelayan, memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pasokan ikan yang baik, dan menjaga konservasi alam serta keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan perairan laut Bulukumba.

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak, mengapresiasi upaya pendampingan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan ini diharapkan akan memberikan kepastian dalam layanan perizinan bagi investor dan fasilitas pajak serta insentif untuk para investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Bulukumba.